Tupoksi

  • 20 Mar 2020, 15:51:56 WIB

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomen klatur, tugas dan fungsi dinas perkebunan dengan pedoman pada peraturab menteri pertanian nomor/43/permentan/ot.010/8/2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi dinas urusan pangan dan dinas urusan pertanian daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  2. bahwa penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi dinas perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap bantuan bupati nomor 73 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas perkebunan kabupaten musi banyuasin;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;

 

Mengingat :

  1. Undang-undang nomor 28 tahun 2959, tentang pembentukan daaerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010.8/2016 tentang pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016);
  6. Peraturan Musi Banyuasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

                PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 83), diubah Sebagai Berikut :

  1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 :

  1. Besaran Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Terdiri Dari :

b. Sekretariat Membawahi :

1. Sub bagian Perencanaan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Prasarana dan Sarana Membawahi

1. Seleksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perubahan;

2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

d. Bidang Produksi membawahi :

1. Seksi Perbenihan

2. Seksi Produksi

3. Seksi Perlindungan.

e. bidang pengelolahan dan pemasaran membawahi :

1. Seksi Bimbingan dan Usaha;

2. Seksi pasca panen dan pengelolahan hasil;

3. Seksi Promosi dan Pemasaran.

f.Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan Membawahi :

1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha;

2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan SDM;

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi